Panggil Kami Tionghoa, Bukan Cina


Hasil gambar untuk Cina bukan TionghoaCina bukan Tionghoa? Lalu, kenapa ketika diteriaki, “Cina lu!” sakitnya tuh di sini? Kenapa anda membela diri, “Saya Indonesia!” namun tidak menolak disebut Tionghoa? Inilah waktunya meluruskan sejarah Cina dan Tionghoa.

Buku The Legacy of Majapahit, hal. 92, karya John N. Miskie dan Endang Sri Hardiati Soekatno (alm), penerbit National Museum of Singapore tahun 1995 mencatat bahwa dokumen tertua di Nusantara yang mencatat kata “CINA” adalah lempeng tembaga Bungur A yang berangka tahun 860. Isinya tentang, “Juru Cina” yang bertugas mengurusi para pedagang Tiongkok.

Itu berarti pada jaman kerajaan Medang alias kerajaan Mataram Kuno alias kerajaan Mataram Hindu (732- 1045), para perantau Tiongkok dan anak cucunya yang tinggal di Jawa sudah disebut Cina. Cina adalah Chin A – qīnzī 親仔 dalam bahasa Hokkien yang artinya, ki sanak – kisanak alias saudara.

Kata China pertama kali muncul di Eropa dalam buku catatan harian petualang Portugis Duarte Barbosa (1516) yang diterjemahkan oleh Richard Eden’s pada tahun 1555 ke dalam bahasa Inggris dengan judul: Description of the Coasts of East Africa and Malabar.

Walaupun tidak menjelaskan arti kata China dan dari mana Duarte mendapatkannya, namun disimpulkan bahwa kata itu diperolehnya di Malaka dalam perjalanannya dari pantai Afrika Timur ke Malabar.

Sejak lama bahasa Melayu menjadi lingua franka alias bahasa pergaulan. Buktinya Míngcháo 明朝 dinasti Ming (1368 – 1644) membuat kamus bahasa Melayu-Mandarin berjudul: Man La Jia Yi Yu – Kamus Melayu.

Tionghoa – Zhōnghuá 中華 adalah istilah baru yang baru muncul tahun 1900-an. Saya tidak tahu siapa yang membuatnya namun istilah itu digunakan oleh Sun Yat-sen (1866–925) dalam perjuangannya mendirikan Republik Tiongkok. Saat itu Qīngcháo 清朝 (1644 – 1911) dinasti Qing yang berkuasa.

Dikatakan bahwa Tiongkok adalah nama wilayah, penguasanya dinasti Qing dan Tionghoa adalah BANGSA (kumpulan suku) yang tinggal di Tiongkok, termasuk anak cucu orang Tiongkok yang menyebar ke seluruh dunia.

Dengan pemahaman demikianlah maka orang Tionghoa di Hindia Belanda merasa perlu meluruskan sejarah dan menolak disebut “Orang Tiongkok – Zhōngguó rén 中國 人” karena mereka tidak tinggal di Tiongkok.

Itu sebabnya organisasi Tiongkok Hwee Kwan – Zhōngguó huìguǎn 中國 會館 – Rumah Perkumpulan Tiongkok yang didirikan tahun 1900 diperbarui namanya menjadi Tiong Hoa Hwee Kwan – Zhōnghuá Huìguǎn 中華 會館 – Rumah Perkumpulan Tionghoa. Perubahan nama tersebut diakui Pemerintah Hindia Belanda tahun 1928.

Di Hindia Belanda, sebagian orang Tionghoa percaya ajaran, “Daun jatuh kembali ke akarnya – luòyè guīgēn 落葉 歸根,” itu sebabnya mereka tetap mencintai Tiongkok walau pun tidak tinggal di sana.

Tionghoa yang lainnya justru meyakini, “Benih yang ditabur berakar di ibu pertiwi yang mulia – Zhǒngzi luò zàidì shàng 种子 落 在地 上,” Itu sebabnya, alih-alih mencintai Tiongkok nun jauh di sana mereka justru berjuang agar Indonesia merdeka. Mereka pun menyebut dirinya “Orang Indonesia – ìndù ní xīyà rén 印度 尼 西亚人”.

Saya tidak menuduh bahwa orang Tionghoa yang paling berjasa dalam pejuangan kemerdekaan Indonesia namun sejarah mencatatnya bahwa orang Tionghoa mustahil benalu yang tumbuh subur namun tidak berakar di Indonesia.

Walaupun sering dilupkan bahkan dijadikan tumbal namun mustahil untuk menghapus jejak-jejak perjuangan suku Tionghoa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena mereka bukan hanya hadir di dalam peristiwa-peristiwa penting tersebut namun sumbangsihnya pun mustahil diabaikan.

Di dalam Kongres Pemuda I dan II mereka bukan hanya hadir bahkan menjadi tuan rumah yang menyediakan tempat dan akomodasi kepada semua peserta kongres. Mereka juga yang mempublikasikan peristiwa tersebut ke koran-koran mereka ke seluruh Indonesia.

Ketika Soekarno dan Hatta diculik ke Rengasdengklok, Karawang agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, rumah orang Tionghoalah yang dipakai alias merekalah tuan rumahnya.

“Lahir di Indonesia, besar di Indonesia menjadi putra-putri Indonesia” adalah semboyan perjuangan orang Tionghoa yang diiklankan oleh Kwee Hing Tjiat di Harian Matahari Semarang pada tahun 1933, jauh sebelum Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.

Sebelum Indonesia merdeka, secara hukum tidak ada yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Warga Negara Indonesia (WNI). Proklmasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, menurut hukum, otomatis menjadikan semua orang yang ada di wilayah Indonesia hari itu sebagai “WNI Asli”.

Orang Nusantara yang tidak ada di wilayah Indonesia pada saat kemerdekaan Indonesia? Misalnya: Paijo, orang Boyolali yang sedang kuliah di Hongkong waktu proklamasi kemerdekaan RI mustahil WNI Asli. Bila mengakui kemerdekaain Indonesia maka dia hanya WNI Keturunan.

Orang non Nusantara, misalnya Rizig, orang Arab yang meminta kewarganegaraan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan RI disebut “WNI Naturalisasi”.

Banyak yang merasa dirinya yang paling berjasa dan mengecilkan orang Tionghoa. Selain mengagul-agulkan dirinya “Pahlawan” juga menuntut dirinya pribumi alias orang Indonesia Asli dan MEMAKSA orang Tionghoa menjadi orang asing yang menumpang di Indonesia.

Presiden China Mao Zedong mengklaim bahwa semua orang Tionghoa di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Seharusnya Pemerintah Indonesia jangan kepo (jiǎmǒu 假某)nyinyir. Karena UU No. 3 tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara, sudah menetapkan bahwa Indonesia menganut asas ius soli sehingga siapa saja yang lahir di Indonesia adalah WNI. Dengan demikian maka secara otomatis, semua orang Tionghoa yang ada di Indonesia sejak Proklamasi 1945 adalah WNI.

Namun Pemerintah nyinyir makanya membuat Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRT antara Chou En Lai dan Mr. Soenario pada 1955 sehingga sejak itulah orang-orang Tionghoa mengalamai diskriminasi rasial.

UU No. 62 Tahun 1959 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur agar orang Tionghoa yang lahir setelah 17 Agustus 1945 di Indonesia, setelah berumur 17 tahun berhak menentukan kewarganegaraannya. Bila memilih Indonesia maka dia harus mengurus SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Namun dalam prakteknya, semua orang Tionghoa justru diharuskan mengurus SBKRI. Karena biayanya mahal maka banyak orang Tionghoa yang tidak mampu membayarnya. Akibatnya mereka langsung divonis WNA (Warga Negara Asing) karena tidak punya SBKRI.

Pada tahun yang sama, terbitlah PP No. 10 Tahun 1959 yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Rachmat Mujomisero dan disetujui Presiden Soekarno tentang larangan ORANG ASING berdagang eceran di tingkat kabupaten kebawah dan wajib mengalihkan usahanya kepada WNI.

Dalam pelaksanaannya justru banyak orang Tionghoa yang dituduh CINA (Warga Negara Cina) langsung diusir begitu saja sementara tanah dan rumah serta tokonya dikangkangi begitu saja seolah itu warisan nenek moyangnya sebagai pribumi.

Itu sebabnya sampai hari ini masih banyak Tionghoa yang TAKUT dan BENCI disebut CINA serta NGOTOT mengaku dirinya orang Indonesia.

#TionghoaBukanCina
#PanggilKamiTiongha
#JanganSebutKamiCina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.