PGI adalah Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia bukan persekutuan anggota jemaat gereja-gereja. Fitzerald Kennedy Sitorus menguliti Pernyataan Pastoral PGI Tentang LGB dengan tuntas dan tanpa tedeng aling-aling.

Saya sengaja menyajikan pembicaraan di wall FB Johannes Silentio ini karena menurut saya isinya sangat berguna dan terlalu sayang bila tidak diabadikan dan dibagi-bagikan kepada handai taulan sekalian. Sangat informatif dan berguna tentu saja asyik ketika membacanya. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalamnya dan terima kasih pula untuk foto-foto yang digunakan dalam tulisan ini.

Fitzerald Kennedy Sitorus: Kontroversi seputar surat gembala PGI ini sesungguhnya menyiratkan banyak hal yang mesti direfleksikan oleh PGI sendiri agar dapat melihat posisinya dengan lebih tepat di tengah-tengah pluralisme pandangan atau ajaran/teologi gereja di Indonesia. Juga untuk melihat kembali posisi PGI sendiri dalam berhadapan dengan anggota-anggota yang, kalau saya tidak keliru, notabene adalah gereja, dan bukan individu-individu manusia.

Pertama: Apakah tepat PGI mengeluarkan surat gembala kepada gereja-gereja? Bagaimana menggembalakan gereja? Surat gembala kepada individu-individu yang membutuhkan referensi atau panduan dalam mengambil sikap terhadap isu-isu tertentu, ya ok. Artinya, setahu saya, itulah fungsi surat gembala: ”Memberikan referensi dalam mengambil sikap terhadap sebuah isu.”

KWI tepat mengeluarkan surat gembala karena secara teologis atau ajaran mereka bisa dikatakan satu. Tapi Protestan? Dengan pluralisme pandangan teologi di kalangan anggotanya, tidak mungkin PGI mau “mengajari” gereja-gereja anggotanya itu bagaimana mengambil sikap terhadap sebuah isu. Karena gereja2 itu juga punya sikap masing2 yang mgkn berbeda dari sikap yang diambil PGI.

Dan kalau ada individu jemaat membutuhkan surat gembala (bantuan atau referensi untuk mengambil sikap mengenai sebuah isu) maka pasti si jemaat tersebut akan bertanya kepada pendeta di gerejanya, bukan kepada pengurus PGI. Dan kalau ada juga pendeta di sebuah gereja membutuhkan referensi serupa, dia juga akan bertanya kepada sinodenya, dan bukan kepada pengurus PGI.

Lagipula atas dasar apa PGI mau “mengajari” gereja anggota-anggotanya itu mengenai sebuah isu tertentu kalau pengurus PGI juga adalah anggota-anggota dari gereja2 anggotanya itu?

Sekum PGI adalah pendeta HKBP tapi jelas HKBP mengambil sikap yang berbeda mengenai isu LGBT ini dengan PGI sendiri. Jelas di sini terdapat konflik pandangan. Makanya Ketua STT HKBP Siantar, yang mengambil sikap yang berbeda dari PGI mengenai isu ini, mengatakan ketimbang HKBP yang keluar dari PGI, lebih baik sekum PGI itu yang keluar dari PGI.

STT HKBP Nommensen sendiri misalnya menyikapi surat gembala PGI ini dengan membatalkan rencana kuliah umum yang rencananya akan diberikan oleh Ketua PGI nanti (colek Ketua STT HKBP Siantar, Pdt Dr. Victor Tinambunan).

Kedua, PGI perlu lebih menyadari pluralisme pandangan moral yang dianut oleh gereja2 anggotanya, dan anggota2 jemaat gereja anggota PGI itu sendiri. Di sini saya tidak sedang berbicara mengenai apakah pandangan PGI itu benar atau tidak. Namun, seperti telah disinggung oleh Pak Junifrius Gultom – Page Resmi di atas, PGI itu (dalam hubungannya dengan anggota-anggotanya) bukan lembaga penelitian (yang tentu saja bisa mengambil sikap berdasarkan penelitian yang dilakukannya), melainkan lembaga persekutuan anggota-anggotanya.

PGI juga perlu menyadari bahwa perkembangan moral masyarakat (anggota-anggota gereja anggota-anggota PGI itu) tidak bisa dipaksa “maju”. Perkembangan moralitas masyarakat umumnya berlangsung secara evolusioner, tergantung dari banyak hal.

Dan level perkembangan pandangan moralitas masyarakat itu mesti dihargai (sepanjang itu tidak merusak atau mengganggu). Karena itu, mengatakan bahwa pandangan moral masyarakat sudah ketinggalan zaman, atau pandangan mereka mengenai sebuah isu (dalam ini terkait LGBT) sudah tidak relevan lagi dengan berbagai perkembangan dalam bidang sains, perkembangan pengetahuan mengenai seksualitas atau genetika, dan oleh karena itu masyarakat harus ikut sikap yang diambil oleh PGI berdasarkan penelitian ilmiah, ini tentu tidak bijaksana.

Dan masyarakat memahami kira-kira demikianlah pesan yang mau disampaikan PGI melalui surat gembala mengenai LGBT ini.

Saya memperoleh kesan bahwa perbedaan pandangan yang keras mengenai LGBT ini terjadi karena individu2 anggota berbagai gereja (yang anggota PGI itu) merasa mereka mau “diajari “/” digembalakan”  oleh PGI mengenai etika atau moralitas (padahal individu2 dan bahkan gereja anggota PGI itu, di mana si individu ybs menjadi anggota, punya sikap yang berbeda dari PGI) — dan ini memunculkan pertanyaan mengenai “hubungan struktural” antara PGI dan anggotanya.

Victor Tinambunan: Sepenuhnya setuju dengan Fitzerald Kennedy Sitorus.

Jan Calvin Pindo (PGI): Seandainya pgi mengeluarkan surat pastoral yg isinya mengutuk semua hal yang dianggap berseberangan dengan teologi populer…. kira2 anda akan mengatakan hal yg sama atau nggak?

Sependek yg saya tau, baru surat pastoral ini yg menimbulkan ::kontroversi:: dan itu karena PGI dipandang mendukung sekelompok orang marjinal dan lebih lagi karena kaum marjinal ini tak berterima dalam gereja dengan struktur plausibilitas tertentu. Itu sebabnya saya bilang, seandainya isi surat pastoral pgi itu seperti beberapa gereja lain yg menolak apa yg mereka pandang didukung pgi, apakah reaksinya akan sama?

Surat pastoral PGI adalah respon terhadap isu yg sudah dan sedang bergejolak. Respon itu berangkat dari rapat MPH (red. Majelis Pekerja Harian) yg didului dengan studi terkait isu tersebut. Jadi apa dan atau siapa yg bermasalah?

Kalau tak bertolak dari pengandaian, sebagai salah satu faktor, ada banyak hal besar yang mungkin tak pernah terjadi.

Johannes Silentio: Ternyata Fitzerald Kennedy Sitorus lebih tahu realitas gereja ketimbang Jan Calvin Pindo. Mungkin karena dia dari STF dan banyak bergaul denganku 😂😂😂

Yang ini serius: Analisa Fritz membuka lapis lain dari kontroversi Surat Pastoral. Harusnya memang seperti yang disebut Fritz: “PGI hanya menghimbau agar gereja2lah yang mengeluarkan Surat Pastoral. Mungkin PGI membantu dengan menyediakan penelitian yang terkait soal itu.” Lain kan reaksinya jika Surat Pastoral itu judulnya: “Penelitian PGI tentang LGBT”, misalnya. Bagaimana Albertus Patty Full Zakaria Ngelow Martin L Sinaga Andreas Yewangoe?

Tapi muncul problem lain: Apa dalam semua isu cara PGI harus begitu? Misalnya menghadapi Pemilu, PGI menghimbau agar gereja2 mengeluarkan Surat Gembala 😂😂 Atau isu-isu tertentu saja? Di sini letak relevansi hipotesa saya… hihihi. Betul kan Junifrius Gultom II?

Penrad Siagian (PGI): Bah… kenapa pulak srt pastoral yg menjadi akar soal pak Fidzerald Fitzerald Kennedy Sitorus? PGI sdh berkali-kali mengeluarkan surat pastoral sebagaimana di awal pak Johannes Silentio juga menegarainya. Jadi ini lebih kepada rentang ideologi yg ada.

Zakaria Ngelow (PGI): Bung JS sejak dulu antara lain melalui KGM DGI/PGI membaca tanda-tanda zaman dan “merumuskan” panggilan gereja menghadapinya. Demikianlah pembacaan terhadap radikalisme keagamaan, kerakusan mengeruk SDA yang berdampak krisis lingkungan, marginalisasi minoritas dst. Pernyataan pastoral LGBT juga hasil pembacaan dan perumusan. Tentu menimbulkan pro dan kontra. Namun di masa peringatan 500 tahun Reformasi saya tiru Martin Luther: Di sinilah aku berdiri.

Johannes Silentio: Prosesnya begitu bung Zakaria Ngelow. Yang dipersoalkan Fitzerald Kennedy Sitorus adalah MEKANISME, karena PGI bukan KWI. Kalau di KWI jelas: Uskup bersidang, ada arah pastoral, bikin Surat Pastoral, lalu turun ke bawah. Lha kalau di Protestan? Ini bukan soal di mana Anda berdiri koq…

Fitzerald Kennedy Sitorus: Pertanyaan penting selanjutnya utk dipikirkan PGI dan anggota-anggotanya adalah seperti disebut Trisno di atas: mengidentifikasi isu atau masalah di mana PGI bisa berbicara atas nama anggota-anggotanya, dan di mana masalah itu harus diserahkan kepada gereja2 anggotanya.

Henry Lokra: Johannes Silentio banyak orang memakai tradisi mereka untuk masih dalam mekanisme PGI yang sudah tertulis dalam Tata Dasar PGI. Ini susahnya merasa diri tahu, pada hal faktanya nihil…

Johannes Silentio: Lho apa Tata Dasar PGI meleburkan keanekaragaman tradisi church governance gereja-gereja, pak Henry Lokra? Hati-hati lho…

Penrad Siagian: Pak Fidzerald Fitzerald Kennedy Sitorus, artinya kontroversi terletak pd isu atau isi, bkn srt pastoral itu bukan? Nah dlm keterkaitan isu sebagaimana disebutkan pak Johannes Silentio di atas dlm konteks mana boleh mana tidak oleh PGI, PTPB PGI memasukkan isu ini, artinya kembali seharusnya tdk ada masalah soal isu. Nah, kalau kemudian dlm ini ada kontroversi, itu krn perbedaan ideologi yg ada. Dan di situlah saya pikir posisi srt pastoral pgi ini menjadi relevan.

Pak fidzerald Fitzerald Kennedy Sitorus, selama posisi-posisi ideologi masing2 kelompok pro dan kontra berada pd pendulum kanan dan kiri yg mengeras dan kaku, maka isu LGBT ini akan selalu kontroversial. Maka saya tidak tahu kemana arah kata “kurang bijaksana” yg bapak maksud.

Jan Calvin Pindo: Bijaksana itu kalo PGI mengutuk, pasti PGI akan sedikit dicerca dan banyak dipuja.

Penrad Siagian: Lalu pak fidzerald Fitzerald Kennedy Sitorus, dlm konteks SP LGBT ini, saya pikir positioning PGI sangat jelas, ditengah dehumanisasi yg dialami oleh lgbt yg dilakukan oleh banyak kaki yg didalamnya ternyata gereja jg terlibat (dimana pd gereja hal itu terjadi akibat paham yg dianut) maka kembali bagi saya relevanlah SP PGI ini

Johannes Silentio: Sekadar analogi persoalan yg diajukan Fitzerald Kennedy Sitorus: Waktu General Assembly di Busan, Olav (sekjen WCC) didesak wartawan agar WCC mengeluarkan statement soal LGBTIQ. Dia mengelak dengan menjawab, “Sikap WCC itu ditentukan oleh gereja2 anggota. Jadi minta ke gereja2 anggota WCC sikap mereka.” Apakah WCC menolak LGBTIQ? Nggak. Mereka menerbitkan STUDY tentang itu agar Gereja2 anggota lalu mengambil sikap.

Nah, akan sedikit kurang kontroversi kalau Surat Pastoral PGI kemarin disebut: STUDY atau PENELITIAN PGI tentang isu LGBTIQ. Bisa diberi tafsir baru tentang teks2 yg ada, kajian ilmiah, dampak psikologisnya, kondisi sosio-politiknya, dstnya. Lalu Gereja2 anggota diundang utk bersikap. Bagaimana bung?

Yohannes Silentio: Mungkin benar, akar persoalan adalah macetnya dialog2 oikoumenis di antara gereja2 di Indonesia. Hasilnya jurang yg makin lebar dan posisi2 teologis yg makin beku. Ini bisa utk penelitian lain lagi pak.

Penrad Siagian (PGI): Itu tergantung melihat apa problem dr isu lgbt ini. Bila hanya untuk sekedar merame ramekan ruang diskursus, ya seperti itu. Tp SP ini lebih kpd proses anti dehumanisasi, itu mengapa SP.

1. Isu ini akan selalu kontroversial sebagaimana saya kemukakan di atas selama ideologi yg mengeras dan membeku itu tdk mengalami perubahan. Krn itu akhirnya problemnya kpd metode dan sy sepakat dgn bapak. Tapi ada dua hal paling sedikit yg melatari pemilihan pd metode, pertama, melihat panjangnya kontroverai isu ini dlm sejarah, metode yg bapak usul menurut saya tdk akan mengubah apapun dari posisi gereja. Kedua, pemilihan metode juga terkait dgn tujuan, maka kembali tdk sekedar unt meramekan ruang diskursus, tp SP ini lebih unt menggugat proses dehumanisasi dimana gereja terlibat di dalamnya.

2. Kejelasan posisi PGI bukan dilihat dari hubungan PGI secara struktur dgn anggotanya. Apalagi dlm hal kesesuaian sikap. Sejak awal memang PGI tdk dibangun dlm konstruksi spt itu. Makanya ya perbedaan sikap biasa antara PGI dan anggota. Lalu di mana kejelasan posisi PGI yg saya maksud? Kejelasannya adalah ketika PGI melaksanakan mandat persidangannya yg di dalamnya ternyata termasuk isu LGBT ini.

Rainy Hutabarat (YAKOMA-PGI): Satu hal: LGBT sudah tercantum dan diterima dalam PTPB (red: Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama) yang disepakati oleh gereja-gereja anggota PGI di Indonesia. Kenapa tiba- tiba jadi gonjang-ganjing? Artinya, PTPB tidak dibaca dan diingat oleh gereja-gereja yang ikut merumuskan dan menyetujuinya. Ini menunjukkan pengabaian dan kealpaan yang mengerikan….

Johannes Silentio: Apa pernah para birokrat gerejawi itu membaca? 😂😂

Fitzerald Kennedy Sitorus: Saya setuju bhw hak-hak saudara-saudara lgbt perlu dibela dan dipertahankan dari pelecehan oleh orang2 yang mengaku normal. Namun kalau kita melihat psikologi sosial masyarakat kita, maka kita akan tahu bhw semakin hak-hak kalangan lgbt itu gencar dipromosikan (entah itu melalui seminar, festival, diskusi, dll), maka akan semakin keras dan agresif pula penolakan dari orang2 yang mengaku normal.

Masa tdk bisa melihat kecenderungan ini? Makanya saya bilang surat gembala PGI itu tdk bijaksana karena justru memancing kejengkelan, kekecewaan dan kemarahan dari beberapa pihak. Bhw lgbt tercantum dalam dokumen tertentu itu bukan jaminan bhw masyarakat akan menerimanya. Itu dua hal berbeda.

Lama-lama nanti PGI itu seperti organisasi ulama yang sering2 mengeluarkan fatwa tapi hasilnya justru kecaman publik. Itu kalau PGI tdk menyadari posisinya dan tidak mengenal “warga”-nya (kalau kalangan Protestan itu bisa disebut warga PGI)…

Jan Calvin Pindo: Jadi nurut pak Fitzerald Kennedy Sitorus sebaiknya pgi diem aja saat orang2 yang mengaku normal itu melakukan tindakan diskriminasi hanya agar mereka tak semakin keras dan agresif menolak? Atau, mestinya pgi mengeluarkan surat pastoral yg isinya tak mendukung para lgbt itu agar tak memancing kejengkelan, kekecewaan dan kemarahan dari beberapa pihak? Menurut anda, apa pgi memang tidak menyadari posisinya dan tidak mengenal warganya?

Fitzerald Kennedy Sitorus: proses penerimaan sebuah nilai oleh sebuah komunitas adalah proses yang membutuhkan waktu lama, bahkan mgkn melampaui satu generasi. Jangan berharap itu bisa berlangsung dan selesai dalam waktu singkat.

Pembicaraan dan emosi yang menyertai pembicaraan mengenai isu ini memperlihatkan para pihak yang mempromosikan hak-hak lgbt itu sepertinya berharap bhw masyarakat harusnya dengn mudah begitu saja menerima kehadiran kaum lgbt. Harapan kita memang demikian. Namun kenyataan tdk demikian.

Jan Calvin Pindo: Pak Fitzerald Kennedy Sitorus belom menjawab tanya saya. Tapi baiklah. Apa itu berarti, sekali lagi, pgi harus diem aja demi ketenangan dan kenyamanan? Kalo dulu luther mikir begitu tak akan ada reformasi di gereja.

Fitzerald Kennedy Sitorus: Tentu tidak harus diam, Pak. Ada banyak cara yang lebih halus yang bisa dilakukan untuk secara perlahan-lahan mengubah persepsi masyarakat thdp lgbt.

Jan Calvin Pindo: Sependek yg saya tau, silent movement itu sudah dilakukan oleh sebagian orang2 kristen baik secara personal maupun komunal. ketika pgi mengeluarkan surat pastoral, ini membangunkan macan tidur.

Gereja2 atau para pejabat gereja yang selama ini memang tak pernah bersetuju dengan berbagai isu sensitif lalu marah. Mereka merasa bahwa pgi harusnya memberikan pernyataan yang berterima dengan mereka. Apa iya mesti begitu?

Arliyanus Larosa: Keramaian ini, pada hemat saya, semakin menunjukkan bahwa ada jarak yang perlu dijembatani antara teologi yang berkembang di kalangan para akademisi di perguruan tinggi teologi, lembaga gerejawi secara resmi, di kalangan pelayan gereja di lingkup sinodal, para pendeta yang sehari-hari bergaul dan melayani umat di lingkup jemaat, dan anggota jemaat sendiri. Jadi rasanya perlu sangat berhati-hati dalam membuat generalisasi. Setiap pandangan perlu dipahami dari titik berdiri sang pemberi pandangan.

Johannes Silentio: Gap itu selalu ada. Jika bicara “teologi” akan selalu ada 3 pihak/otoritas yang punya gap:

1.    Akademisi
2.    Sinode
3.    Pendeta.

Yg repot skg gap itu bertambah lebar dengan medsos, yakni gap antara ketiganya dengan umat. Protestan, sebagaimana Islam, tidak punya mekanisme bagaimana menjembatani gap selain lewat dialog yang, semoga, melahirkan konsensus. Maklum Protestan dan Islam itu “pasar bebas agama”. Memang lebih lumayan di Protestan: ada struktur gerejawi yg tak dimiliki Islam.