Benarkah Anies Sandi PENIPU DP Nol Rupiah? Keduanya tertangkap basah dan penipuannya terbongkar di depan banyak saksi? Menipu seluruh dunia juga memfitnah Gubernur DKI dan Pemerintah Pusat?

Dalam debat Pilkada Jakarta Ke 2, segmen 3 tanggal 17 Februari 2017, Ahok menyatakan, “Ketika masyarakat nggak mampu membayar nilai tertentu, kami yang membayar. Ini yang kami namakan mengadministrasikan keadilan sosial. Yang mampu membayar lebih. Yang tidak mampu kami subsidi.”

Ahok lalu bicara tentang warga miskin DKI yang tidak mampu berlangganan PAM yang harganya cuma Rp. 1.050,- perkubik karena mereka tidak sanggup membayar biaya pemasangan awal atau uang muka yang nilainya sekitar 1 jt. Pemda DKI lalu menggratiskan uang muka tersebut.

Nampaknya apa yang diceritakan oleh Ahok tersebut memicu gagasan Anies untuk menelurkan program “Rumah dengan kredit DP-nya 0 rupiah.” Tindakan Anies demikian tidak salahnya. Namanya juga usaha.

Masalahnya adalah, alih-alih mengajak tim suksesnya untuk mengolah program tersebut dengan teliti dan hati-hati, Anies Sandi justru berlagak pahlawan dan sok tahu ketika Wagub Djarod menegorny, “Kami, mengingatkan bahwa di dalam Pilkada janganlah kita mengobral janji-janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan! Ya, kasih masyarakat program-program yang kongkrit dan pasti bisa dilaksanakan,”

Bahkan ketika Djarod mengingatkannya dengan murah hati, “Memiliki rumah tanpa uang muka selama 30 tahun? Saya ingin tanya sekarang, di mana rumahnya? Berapa ukurannya? Siapa yang mendapatkannya? Dan apakah itu sesuai dengan peraturan dari kemenpera?” alih-alih celik, Anies Sandi justru mendelik. Alih-alih bertobat keduanya justru menjadi-jadi setelah debat Cagub DKI ke 3, Segmen 4, 10 Februari 2017.

Kerabatku sekalian, saya sengaja menunggu untuk melihat guna membuktikan apakah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara, termasuk berkhianat, menipu, berbohong, menghasut, memfitnah seperti yang tercatat di mas media dan media sosial atau korban HOAX Pilkada DKI?

Anies Sandi Penipu DP Nol Persen

Tanggal Sabtu, 25 Februari 2017 di acara Kompas Petang, Anies menyatakan, “Mbak, saya mau tanya sederhana. Kenapa untuk KPR, untuk kredit motor kami permudah 0%. Kredit mobil dipermudah? Kenapa sih ko rumah nggak?”

Di TV One, 24 Feb 2017, Indonesia Malam, kepada Dwi Anggia, Anies menyatakan, “Selama 10-15 tahun terakhir ini kita menyaksikan kemudahan untuk financing (red: pembiayaan kredit) kendaraan bermotor. Luar biasa. Dan kita, jumlahnya, Jakarta ini 13 juta motor.”

Di dalam acara Indonesia Malam itu Sandi bersaksi, “Saya ini di industri perbankkan lama. Ada kredit tanpa agunan sekarang di mana-mana. Ini tanpa agunan.”

Kerabatku sekalian, itu sebabnya Anies Sandi disebut Penipu DP Nol Persen. Karena keduanya menipu bangsa Indonesia, khususnya warga DKI yang mendukungnya di Pilkada DKI. Karena masyarakat sudah tahu bahwa DP kredit motor (mobil) menurut Peraturan BI No: 18/16/PBI/2016 adalah 20%.

Tujuan BI menetapkan aturan DP 20% adalah: Mendidik konsumen agar jangan tergiur kredit MUDAH yang nggak becus dilunasinya. Mengurangi kredit macet guna menjaga kesehatan pertumbuhan kredit perbankan

Legal Opinion Palsu

Berkali-kali Anies Sandi bersaksi telah mendapat legal opinion (pendapat hukum) yang intinya menyatakan Program DP 0 rupiah tidak melanggar aturan. Kenapa mereka tidak pernah menunjukkan suratnya? Kenapa nggak berani menyebutkan nama pihak yang menerbitkan “Legal Opinion” tersebut?

Tindakan mengaku punya “Legal Opinion” padahal tidak adalah pembohongan publik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum itu melanggar Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Dan membuat atau memalsukan dokumen (Legal Opinion) melanggar Pasal 263 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Seharusnya KPK turun tangan bila Cagub DKI Anies Sandi memang menipu warga DKI dalam Pilkada 2017. Bagaimana dengan mantan anggota KPK Bambang Bambang Widjajanto, Chandra Hamzah, dan Adnan Pandu Praja?

Anies menyatakan kepada Dwi Anggia di acara Indonesia Malam, TV One, 24 Feb 2017, “Di banyak negara, sudah dilakukan. Australi sebagai contoh. Di Australia itu DP harus 20%, kecuali program pemerintah, bisa 0%, pemerintahnya mau.”

Fakta: DP kredit di Australia adalah 30% yaitu: 10% sebelum proyek selesai dan 20% setelah selesai. Kenapa Anies membual kreditnya 20%? Kenapa Anes Sandi menipu warga Jakarta?

Di Australia bank membiayai 70% kredit pembelian properti. Dari mana Anies mendapatkan informasi bahwa berbagai negara dan pemerintah Australia sudah melakukan pembiayaan kredit DP 0%? Dari TELOLET?

Sandi bersaksi, “Waktu bro, lu nyuruh gua ngitung, saya itung benar. Saya hitung benar. Saya bilang ini bisa. Saya cari referensinya sampai di Amerika, di negara yang sudah maju, di Colorado, namanya affordable housing. Ada. Kuncinya apa?”

Kalau Sandi tidak membuktikan ucapannya benar, itu  namanya menipu rakyat. Dia harus membuktikan bahwa program affordable housing di Colorado DP-nya 0%.

Kisanak, DP-kredit di Colorada Amerika bukan 0% namun 4%. Buktikan dong kalau memang 0%.

Penipuan DP Nol Rupiah

Kenapa meyakini klaim Anies Sandi telah memiliki “Legal Opinion” tentang Kredit 0 Rupiah adalah pembohongan publik? Karena yang paling berotoritas untuk memberi Legal Opinion adalah BI dan Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. Bukan Anies Sandi dan tim suksesnya.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo sudah memberi Legal Opinion alias pendapat hukum di kantornya di Jakarta, Jumat (17/2/2017), “Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan).”

Wakil Gubernur Djarod sudah memberi Legal Opinian dalam Debat Cagub DKI ke 3, Segmen 4, 10 Februari 2017, “Rumah Untuk Rakyat. Memiliki rumah tanpa uang muka selama 30 tahun. Saya ingin tanya sekarang: Di mana rumahnya? Berapa ukurannya? Siapa yang mendapatkannya? Dan apakah itu sesuai dengan peraturan dari kemenpera?”

Apakah Anies Sandi sudah menjawab pertanyaan Djarod? Belum! Alih-alih menjawabnya keduanya malah sibuk berlagak pahlawan dan mengecam Gubernur DKI bahkan Pemerintah Pusat. Padahal, siapa saja yang menjawabnya pasti langsung mengerti masalah Rumah Untuk Rakyat.

Kerabatku sekalian, program Rumah DP Nol Rupiah Anies Sandi adalah penipuan publik dan pembohongan publik bahkan fitnah. Inilah bukti-bukti

Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016 hanya mengatur DP untuk rumah golongan menengah ke atas. Yang disebut rumah golongan menangah ke atas adalah rumah yang tapaknya lebih luas dari 70 m2 dan rumah susun yang luasnya lebih dari 22 m2.

Rumah rakyat golongan menengah ke bawah DP-nya boleh 0%. Itu sebabnya rumah tapak type 21, 36, 45, 54, 50, 60, 70 itu DP-nya boleh 0%. Rumah susun type 22 itu DP-nya boleh 0%.

Bahkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PMenpera) No. 20/PRT/M/2014 menetapkan nama Kredit Perumahan Rakyat (KPR) golongan menengah ke bawah itu disebut KPR Sejahtera.

Suku bunga paling tinggi 7,25%. Itulah cara Menpera berpihak kepada rakyat kecil alias golongan menengah ke bawah.

Menpera menetapkan harga jualnya untuk DKI maksimal Rp. 135 juta untuk rumah tapak dan Rp. 320,4 juta sampai 334,8 juta untuk rumah susun. Itulah cara Menpera menghindari spekulasi KPR.

Bahkan Menpera sudah menetapkan jumlah penghasilan perbulan PALING banyak untuk mereka yang akan menerima KPR Sejarahtera Tapak adalah Rp. 4 juta dan KPR Sejahtera Susun Rp. 7 juta. Tujuannya agar fasilitas pemerintah itu didahulukan dulu kepada masyarakat yang paling miskin.

Kerabatku sekalian, Jokowi adalah Presiden orang kecil. Kabinetnya dipimpin oleh menteri-menteri yang jujur dan rajin kerja kerja kerja membangun negara. Itu sebabnya Anies yang nggak becus kerja dan tertangkap basah nggak jujur menyusun anggaran Rp. 23,3 triliun langsung dipecat.

Terbukti sudah fakta-faktanya bahwa program DP 0 Rupiah Anies Sandi adalah Program PENIPUAN alias Program HOAX alias Program FITNAH alias program TELOLET. Anda mau dipimpin oleh gubernur demikian? Tak U U ya!?