Penipuan Forkami Tentang SKB Dua Menteri


Gambar: suara-islam.com

Meskipun menyebut dirinya Forum Komunikasi Muslim Indonesia  sesungguhnya Forkami adalah Forum KUTIPU Muslim Indonesia itu sebabnya yang dilakukan ketuanya hanya PENIPUAN bublik? Nampaknya begitu.

Transkrip Pernyataan Ketua Forkami Achmad Iman menit ke 8:52-8:35:

Baik itu mengacu. Ada dua acuan. Intsruksi Gubernur atau SKB Dua Menteri. Yang Kedua, salah satu persyaratan bahwa sekurang-kurangnya 40 KK pengguna rumah ibadah. Pada saat IMB itu dikeluarkan ada 3 KK. Cuman 3 KK tapi ngotot pengen ada rumah ibadah mereka di situ. Jadi kembali kalau anda melihat siapa yang dulu punya hak ya kembali kenapa mereka ngotot ada gereja di situ padahal penggunanya bukan orang situ. Gitu lho. Penggunanya itu bukan orang situ. Yang sekarang berjuang, yang katakan kami siap mati untuk Yesus, itu itu bukan orang situ. Salah satunya Jayadi Damadi itu dari Ciomas, bukan dari Yasmin.

Bengcu Menggugat:

SKB Dua Menteri: Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Apartur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksaan Pengambangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya.

PB Dua Menteri: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pasal 13 PB Dua Menteri 2006: ayat (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Ayat (2) Pendirian rumah ibadat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. ayat (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14 ayat (2) PB Dua Menteri 2006: a Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). b Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. c Rekomendasi tertulis kepada kantor departeman agama kabupaten/kota; dan d rekomendasi tertulis FKB kabupaten/kota.

Kerabatku sekalian, SKB Dua menteri 1969 tidak mensyaratkan jumlah pengguna rumah ibadah yang akan dibangun. Itu sebabnya pernyataan ketua Forkami Achmad Iman bahwa SKB Dua Menteri mensyaratkan jumlah pengguna 40 orang adalah PENIPUAN PUBLIK alias MEMFITNAH SKB Dua Menteri. PB  Dua Menteri tahun 2006 mensyaratkan miminal 90 orang pengguna dalam kelurahan atau kecamatan atau kabupaten.

Berdasarkan kesaksian di bawah sumpah Ir. Anton Bimoro di PTUN, terbukti bahwa saat mulai membentuk Jemaat GKI Yasmin dan membangun gereja Yasmin tahun 2001, jumlah anggota GKI di Taman Yasmin dan sekitarnya (Kecamatan Bogor Barat) berjumlah 200 KK.

Di dalam keputusan PTUN juga terbukti bahwa jumlah tanda tangan warga Taman Yasmin yang Tidak Keberatan atas pendirian gereja Yasmin adalah 475 orang. Bila dikurangi 10 orang yang terbukti tertipu oleh Munir Karta bin Sukarta, maka jumlahnya adalah 465 orang. Jauh di atas 60 orang yang disyaratkan oleh PD Dua Menteri tahun 2006.

Berdasarkan data-data di atas, maka, meskipun IMB GKI Yasmin diproses berdasarkan SKB Dua Menteri tahun 1969 yang tidak mensyaratkan jumlah tanda tangan pengguna dan tanda tangan warga yang tidak keberatan, namun faktanya, dengan PB Dua Menteri 2006 sebagai dasar pun Proses penerbitan IMB GKI Yasmin tetap memenuhi syarat.

Berdasarkan Keputusan PTUN yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh Keputusan MA maka PENIPUAN PUBLIK Ketua Forkami Achmad Iman bahwa IMB GKI Yasmin tidak sah karena jumlah penggunanya hanya 3 orang kambali terbongkar. Demikian pula FITNAH jumlah pengguna yang disyaratkan oleh SKB Dua Menteri adalah 40 orang juga trerbongkar. Lebih-lebih lagi pernyataannya bahwa Jayadi Damanik yang tinggal di Ciomas tidak berhak untuk beribadah di gereja Yasmin yang ada di Taman Yasmin juga FITNAH.

Handai taulanku sekalian, kenapa Ketua Forkami Achmad Iman NGOTOT melakukan PENIPUAN PUBLIK? Karena jiwanya PICIK itu sebabnya dia LICIK! Namun karena TIPUANNYA bodoh sekali maka kita pun membongkarnya helai demi helai seperti menguliti bawang bombai sehingga kelihatan busuknya.

Kenapa Achmad Iman tidak merasa malu meskipun sudah berkali-kali tertangkap basah melakukan penipuan publik? Saya tidak tahu. Mungkin karena KEMALUANNYA kecil?

Kang Achmad Iman yang mulia (mulia kok nipu?), ketua Forkami yang terhormat (terhormat sich bohong?), ulah NIPU sia, jangan nipu kau!

Silahkan klik di SINI untuk membaca kisah penipuan publik Forkami yang lainnya.

65 thoughts on “Penipuan Forkami Tentang SKB Dua Menteri

    • Kang Achmad Iman, jangan GOBLOK atuh. Di dalam keputusan PEngadilan ata perkara Munir Karta bin sukarta sama sekali tidak dinyatakan bahwa DOKUMEN tanda Tangan tidak keberatan menjadi BATAL. Itu sebabnya PERCUMA anda menuduh GKI Yasmin melakukan PEMALSUAN dan penipuan dech. ha ha ha ha … dah ketahuannya MODAL anda cuman FITONAH. ha ha ha ha … Sing boga ERA aatuh kang.

      • nggak intelek jawabnya.

        Itu sudah menjadi aturan lho.
        Coba baca baik2:

        Rekomendasi Walikota Bogor (Nomor 601/389-pem) 15 Februari 2006 tentang IMB itu pada angka 12 berbunyi:

        Apabila pemohon tidak memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan gereja atas nama GKI Jabar seluas 1.720 m2 yang terletak di jalan KH Abdullah Bin Nuh No 31 Taman Yasmin Kel Curug Mekar Kec Bogor Barat menimbulkan keresahan, maka rekomendasi ini batal dengan sendirinya/tidak berlaku lagi, segala resiko dan hal-hal menjadi tanggung jawab pemohon.

        Jelas ?

  1. Pasal 4 ayat 1, poin
    a. pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat;
    b. Planologi;
    c. kondisi dan keadaan setempat.

    GKI Yasmin :
    a, tidak terpenuhi dan tidak ada.
    b. Site plan BPN, menggunakan Hasil Kejahatan ; artinya batal
    c. Warga DI LOKASI TERDEKAT MENOLAK.

    • Pasal 4 ayat (2) SKB dua Menteri 1969: Kepala daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan:

      a. Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat;
      b. Planologi;
      c. kondisi dan keadaan setempat.

      Kang Achmad Iman, anda jangan GOBLOK atuh. Anda juga jangan NGOTOT, GOBLOK. Anak kecil juga tahu di pasal yang anda kutip di atas tidak ada tulisan Proses permohonan IMB harus ada REKOMENDASI Tertulis FKUB. juga tidak ada haus ada Rekomendasi TERTULIS Departeman agama. TOBAT kang, TOBAT. Sing boga era atuh.

      • Nah kan, itu saja membuktikan ketidak telitian. Ketua Forkami Membahas SKB 2 Menteri itu bukan langsung ke SKB 2 Menterinya, tapi Instruksi Gubernur Jawa Barat no 28 Tahun 1990 sebagai pelaksanaan SKB 2 Menteri .
        masih belum paham juga ?

        Soal FKUB, sudah dijawab , kondisi saat itu, perdebatan dengan lawyer gki yasmin akhirnya memunculkan tantangan dari ujang sujai, bahwa mereka gki yasmin juga punya FKUB. bahwa saat diwawancara suasana adalah dalam kondisi tersebut. tapi kan tetep aja yang dipakai dasar Ketua Forkami adalah SKB 2 Menteri 1969, yg turunannya adalah Instruksi Gubernur 28 tahun 1990 lho…

        • Kang Achmad Iman, jangan NGOTOT nipu atuh kang. Baik di SKB dua menteri maupun di Instruksi Gubernur Jawa Barat No 28 Tahun 1990, nggak ada tuh yang namanya REKOMENDASI TERTULIS FKUB dan REKOMENDASI Tertulis Departemen Agama. sing boga ERA atuh kang. Udah ketahuan NIPU ma BERTOBAT kagn, bukannya NGOTOT.

          • Hadeuh balik lagi…

            Instruksi Gubernur Jawa Barat No 28 Th 1990.

            Ada enam syarat untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) tempat ibadah.
            Pertama, pendapat tertulis kepala kantor departemen agama. *** ini lho ****
            Kedua, sesuai tata guna dan tata ruang.
            Ketiga, 40 KK domisili pengguna.
            Kelima, izin dari masyarakat.
            Keenam, pendapat tertulis MUI, DGI, Parisada, Hindu Dharma, MAWI, WALUBI, ulama/rohaniawan.,

            Soal FKUB, sudah dijawab , kondisi saat itu, perdebatan dengan lawyer gki yasmin akhirnya memunculkan tantangan dari ujang sujai, bahwa mereka gki yasmin juga punya FKUB. bahwa saat diwawancara suasana adalah dalam kondisi tersebut. tapi kan tetep aja yang dipakai dasar Ketua Forkami adalah SKB 2 Menteri 1969, yg turunannya adalah Instruksi Gubernur 28 tahun 1990 lho…

  2. Lagipula, jawaban gua diatas itu kan SKB 2 Menteri,

    Sedangkan Soal IMB, WALIKOTA PASTI yang LEBIH SPESIFIK adalah merujuk pada Atasannya, yaitu :

    Instruksi Gubernur Jawa Barat No 28 Th 1990.

    Ada enam syarat untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) tempat ibadah.
    Pertama, pendapat tertulis kepala kantor departemen agama.
    Kedua, sesuai tata guna dan tata ruang.
    Ketiga, 40 KK domisili pengguna.
    Kelima, izin dari masyarakat.
    Keenam, pendapat tertulis MUI, DGI, Parisada, Hindu Dharma, MAWI, WALUBI, ulama/rohaniawan.,

    Jadi rupanya bengcu ini nggak ngerti, siapa yang mengurus Ijin dan melegitimasi IJIN.
    Mudah2an bengcu mau belajar…

    • anda jangan NGOTOT atuh kang. di PTUN sudah terbukti ada 200 KK pengguan gereja Yasmin ada 465 tanda tangan warga yagn setuju. Kang, nyebut atu nyebut sia teh. NGOTOT FITONAH itu bukan cara yang benar untuk menegakkan hukum pendirian rumah ibadah. ha ha ha ha ha …

      Kang, lu teh jangan NGOTOT di pengadilan PTUN Walikota Bogor udah NGAKU bahwa dia menerbitkan IMB Gereja Yasmin dengan MENGACU kepada SKB dua Menteri tauhun 1969 dan Perda Kota Bogor Nomor 7 tahun 2006. Anda itu TOLOL sekali ya? mau NIPU kok tanggung sich modalnya? ha ha ha ha ….. Kalau udah KETANGKAP basah alis DIBONGKAR tipuanhnya ya jangan NGOTOT atuh. BERTOBAT saja. ha ha ha ha … Sing BOGA ERA atu sia.

      • Lha yang tolol siapa ya ?
        SKB 2 Menteri 1969 itu turunannya adalah Instruksi Gubernur Jabar no 28 tahun 1990 lho.
        Masak iya Walikota langsung loncat ke Menteri ?

        • yang TOLOL itu ketua forkami Achmad Iman karena NGOTOT MENIPU meskipun di Baik di SKB dua menteri maupun di Instruksi Gubernur Jawa Barat No 28 Tahun 1990, nggak ada tuh yang namanya REKOMENDASI TERTULIS FKUB dan REKOMENDASI Tertulis Departemen Agama. Sing boga ERA atuh kang.

      • //anda jangan NGOTOT atuh kang. di PTUN sudah terbukti ada 200 KK pengguan gereja Yasmin ada 465 tanda tangan warga yagn setuju. Kang, nyebut atu nyebut sia teh. NGOTOT FITONAH itu bukan cara yang benar untuk menegakkan hukum pendirian rumah ibadah. ha ha ha ha ha …//

        Itu kan kasus Gugatan GKI Yasmin atas Pembekuan IMB tahun 2008.
        di PTUN yang menyebut itu CUMA ada di dalam Dalil-dalil Gugatan lho, bukan Pendapat atau Putusan Pengadilan PTUN.
        Kalo mau jeli, didalam Dalil-dalil Gugatan di PTUN itu juga ada poin 7 mengenai Surat Tidak keberatan warga tgl 15 Januari 2006 lho, yang dikemudian hari sudah TERBUKTI divonis sebagai hasil Penipuan dan Pemalsuan hasil pekerjaan MUNIR KARTA. kenapa poin ini nggak dipake bengcu juga ?

  3. Seorang Terpelajar, akan memahami, bahwa Walikota, adalah bawahan Gubernur, Gubernur menterjemahkan Program Menteri.

    ini sudah merupakan Administrasi Tata Negara.
    Jadi tidak bisa, seorang Walikota Langsung menterjemahkan Program Menteri, kecuali memang dikhususkan bagi daerahnya.

    Itulah kenapa, Walikota Bogor, hanya akan melaksanakan Instruksi Gubernur Jawa Barat, Bukan SK Menteri.

    Gua sebenernya kasian sama bengcu..
    tapi karena ngeyel terus ya udah gua komen n ikutin terus, meskipun tanpa seijin Ketua dan Anggota Forkami.

    • Seorang terpelajar tidak akan mengaku dirinya berjuang MENEGAKKAN Hukum pendirian rumah ibadah dengan MENYEBAR FITNAH dan PENIPUAN PUBLIK. Seorang terpelajar akan BERTOBAT setelah PENIPUAN dan FITNAHNYA terbongkar. namun sayang, Achmad iman ketua forkami meskipun bergelar INSINYUR tea namun tidak TERPELAJAR AKHLAKNYA itu sebabnya alih-alih BERTOBAT dia justru NGOTOT. ha ha ha ha ha … Sing boga ERA atuh kang.

  4. Yang gua nggak ngerti itu ini nih :

    bengcu : //Berdasarkan kesaksian di bawah sumpah Ir. Anton Bimoro di PTUN, terbukti bahwa saat mulai membentuk Jemaat GKI Yasmin dan membangun gereja Yasmin tahun 2001, jumlah anggota GKI di Taman Yasmin dan sekitarnya (Kecamatan Bogor Barat) berjumlah 200 KK.//

    Kalo dihitung, sejak 2002 sampai 2006. anggota GKI Taman Yasmin itu :

    – Bona, sektor 5, itupun nggak jelas sejak kapan pindahnya
    – Kakaknya Bona, sektor 5, ini juga sama
    – Perangin-angin, jl Cemara.
    – Dr Evan (alm) dan Saudaranya, Wijaya Kusuma Raya.
    – Kris Hidayat,dan 3 orang lainnya, sektor 7, ini sudah kembali ke GKI Pengadilan.

    Bahkan Ketua Panitia Pembangunannya pun, Thomas Wadudara, rumahnya di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin. Kecamatan Tanah Sareal, lain Kelurahan dan lain kecamatan dengan lokasi GKI Yasmin.
    Jayadi Damanik, yang muncul belakangan, dan menjadi provokator, rumahnya di Ciomas, puluhan kilo dari Lokasi GKI Yasmin.

    • Diatas Itu di Taman Yasmin lho, kalau diperluas lagi dengan kata “dan Sekitarnya”, maka memang bisa nambah, masalahnya berapa Jauh ? Hello? are you really exist ?? inilah yang dijadikan dasar Warga di Lokasi terdekat menolak, mau apa bikin Gereja di Yasmin kalau memang pada Jauh Rumahnya? Karena Jarak calon GKI Yasmin dan GKI Pengadilan (yang mengurus Ijin Awal GKI Yasmin) saja tidaklah jauh, cukup naik angkot sekali (dari taman cimanggu, komplek sebelah Yasmin naik angkot 12) juga sampai. apalagi mau Ibadah, ke hutan pun di kejar…

      Yang mengejutkan, adalah Pernyataan seorang Jemaat GKI Pengadilan yang tinggak di Jalan Soleh Iskandar kepada Kepala Kesbangpol Kota Bogor, bahwa GKI Pengadilan sebenarnya sudah cukup untuk menampung Jemaatnya, karena sudah di renovasi menggunakan Dana Pemerintah dan yang menolak kembali ke GKI Pengadilan (Oknum) itu paling banyak cuma 20 ORANG !!

      • UUD 45 Pasal 28E ayat 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

        Achmad iman, sia teh ulah GOBLOK atuh jadi orang teh. Ada 200 anggota GKI yang mau MENDIRIKAN rumah ibadah sendiri di taman Yasmin. KENAPA anda SIRIK? Tentu saja karena anda PICIK. Emangnya lu siapa mau MAKSA mereka nggak boleh bangun rumah ibadah sendiri di taman Yasmin dan KUDU beribadah di gereja Pengadilan Bogor saja?

        Yang dijamin KEBEBASAN beragama dan beribadah oleh NKRI itu SETIAP Warga negara, bloon. Itu sebabnya meskipun JUMLAH orang Islam banyak namun TIDAK BERHAK untuk MELARANG yang sedikit mendirikan rumah ibadah dan beribada di rumah ibadahnya.

        Kalau gereja Pengadilan bogor cukup untuk nampung itu ma urusan mereka atuh kang. Orang orang GKI Yasmin ma mau beribadha di rumahh ibaanya yang SAH. Siang boga eera atuh kang. Katanya berjuang menegakkan hukum kok CARANYA dengan MENIPU daN MEMUTAR balik FAKTA sia teh? ha ha ha ha …

        • Pancasila dan UUD 1945 diterapkan dengan Turunan Undang-undang, Keppres, PP, SK Menteri, Gubernur Walikota , dll.
          Semua DIATUR, kalo tidak mau ikut aturan, maka sama dengan melawan Pancasila dan UUD 1945.
          Hati-hati..

    • Pasal 13 PB Dua Menteri 2006: ayat (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Ayat (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. ayat (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

      Pasal 14 ayat (2) PB Dua Menteri 2006: a Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). b Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. c Rekomendasi tertulis kepada kantor departeman agama kabupaten/kota; dan d rekomendasi tertulis FKB kabupaten/kota.

      Kang Achmad Iman, anda teh terpelajar tidak sich? kalau terpelajar kenapa atuh NGOTOT nggak mau NGERTI? sok atu baca peraturannya kang. Ha ha ha ha … Sok atu baca putusan PTUN-nya. Makanya jangan NGOTOT atuh. sing boga ERA kang.

      • Ternyata ada Pemalsuan tanda tangan, dan terbukti sehingga terpenuhi Pelanggaran Rekomendasi IMB poin 12.
        Rekomendasi Walikota Bogor (Nomor 601/389-pem) 15 Februari 2006 tentang IMB itu pada angka 12 berbunyi:

        Apabila pemohon tidak memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan gereja atas nama GKI Jabar seluas 1.720 m2 yang terletak di jalan KH Abdullah Bin Nuh No 31 Taman Yasmin Kel Curug Mekar Kec Bogor Barat menimbulkan keresahan, maka rekomendasi ini batal dengan sendirinya/tidak berlaku lagi, segala resiko dan hal-hal menjadi tanggung jawab pemohon.

        Paham ?

        Lagian Kok Balik lagi ke SKB 2 Menteri 2006 ?
        kata bengcu SKB 2 Menteri 2006 nggak dipakai GKI Yasmin ? yang bener yang mana ?

        • tuh kan ketua forkami Achmad Iman ma TOLOL PISAN. jangan NGOTOT kang. sing BOGA era atuh. EKSEKSI dari walikota yang adna kutip di atas itu DITOLAK oleh PTUN, makanya GKI Yasmin menang. EKSEPSI itu kembali ditolak oleh PEngadilan Tinggi TUN. makanya GKI menang lagi. Sampai berkekuatan hukum tetap oleh keputusan MA. Ha ha ha ha …. makanya TOBAT kang. jangan NIPU. Penegakkan hukum pendirian rumah ibadah nggak bisa dilakukan dengan MENIPU umat islam kang. ha ha ha ha ha …. Sia TEH tega sekali ya MENIPU umat islam? ha haha ha ha …

  5. bengcu : //Berdasarkan Keputusan PTUN yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh Keputusan MA maka PENIPUAN PUBLIK Ketua Forkami Achmad Iman bahwa IMB GKI Yasmin tidak sah karena jumlah penggunanya hanya 3 orang kambali terbongkar. Demikian pula FITNAH jumlah pengguna yang disyaratkan oleh SKB Dua Menteri adalah 40 orang juga trerbongkar. Lebih-lebih lagi pernyataannya bahwa Jayadi Damanik yang tinggal di Ciomas tidak berhak untuk beribadah di gereja Yasmin yang ada di Taman Yasmin juga FITNAH.//

    Emang saat itu, di Yasmin itu di LOKASI penggunanya paling cuma 3 orang, itu betul..

    SKB 2 Menteri turunannya adalah Instruksi Gubernur Jawa Barat sebagai Aplikasi Pelaksanaannya di Lapangan. disitu memang tertulis 40 KK, jadi mana Fitnahnya ?

  6. bengcu : //Berdasarkan data-data di atas, maka, meskipun IMB GKI Yasmin diproses berdasarkan SKB Dua Menteri tahun 1969 yang tidak mensyaratkan jumlah tanda tangan pengguna dan tanda tangan warga yang tidak keberatan, namun faktanya, dengan PB Dua Menteri 2006 sebagai dasar pun Proses penerbitan IMB GKI Yasmin tetap memenuhi syarat.//

    ini jelas salah, dan bengcu tidak paham Tata Negara.
    SKB 2 Menteri 1969, memerlukan Instruksi Gubernur Jawa Barat sebagai Aplikasi Pelaksanaannya di Lapangan.
    karena Walikota PASTI menggunakan Instruksi Gubernur Sebagai Turunan Keputusan Menteri.

    Instruksi Gubernur Jawa Barat No 28 Th 1990.

    Ada enam syarat untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) tempat ibadah.
    Pertama, pendapat tertulis kepala kantor departemen agama. ( GKI Yasmin TIDAK PUNYA )
    Kedua, sesuai tata guna dan tata ruang. ( Ada , tapi di kemudian hari Terbukti menggunakan hasil kejahatan didalamnya)
    Ketiga, 40 KK domisili pengguna. ( ? )
    Kelima, izin dari masyarakat. ( ? )
    Keenam, pendapat tertulis MUI, DGI, Parisada, Hindu Dharma, MAWI, WALUBI, ulama/rohaniawan (Tdak Punya)

    Lha terus mau pakai apa ?

    • Untuk membuat HO atau Ijin gangguan suatu usaha saja, perlu mendapat ijin dari MASYARAKAT TERDEKAT. lha ini tempat Ibadah lho, lebih tinggi lagi kelasnya.
      Masyarakat TERDEKAT itu artinya Warga di LOKASI TERDEKAT
      Warga di Lokasi TERDEKAT, MENOLAK GKI YASMIN,
      ini saja sudah membuktikan bahwa GKI Yasmin TIDAK Legitimate.

    • SKB dua menteri tahun 1969 dan Instruksi Gubernur Jawa Barat No 28 Th 1990 tidai menyebut REKOMENDASI tertulis FKUB dan Rekomendasi tertulis Departemen Agama. Jadi orang harus punya malu Achmad Iman. kalau sudah terbongkar TIPUANYA ya BERTOBAT bukannya NgOTOT.

      Ha ha ha ha … Mau NGOTOT sampai kuda gigit jari juga tetap saja SKB dua menteri tahun 1969 dan Instruksi Gubernur Jawa Barat No 28 Th 1990 tidai menyebut REKOMENDASI tertulis FKUB dan Rekomendasi tertulis Departemen Agama, bloon. ha ha ha … Udah ah. debat kusir ma ember aja nak. ha ha ha tapi baca dulu blog INi biar tahu PEnIPUAN anda tentang keputusan MA sudah dibongkar juga. ha ha ha …

  7. bengcu ://Di dalam keputusan PTUN juga terbukti bahwa jumlah tanda tangan warga Taman Yasmin yang Tidak Keberatan atas pendirian gereja Yasmin adalah 475 orang. Bila dikurangi 10 orang yang terbukti tertipu oleh Munir Karta bin Sukarta, maka jumlahnya adalah 465 orang. Jauh di atas 60 orang yang disyaratkan oleh PD Dua Menteri tahun 2006.//

    sudah terjawab, dikemudan hari, Hasil Kejahatan takkan bisa dbenarkan untuk diteruskan. mau 10 atau 3 atau 1 tanda tangan sekalipun. karena LEGITIMASINYA menjadi CACAT.

  8. bengcu ://Kerabatku sekalian, SKB Dua menteri 1969 tidak mensyaratkan jumlah pengguna rumah ibadah yang akan dibangun. Itu sebabnya pernyataan ketua Forkami Achmad Iman bahwa SKB Dua Menteri mensyaratkan jumlah pengguna 40 orang adalah PENIPUAN PUBLIK alias MEMFITNAH SKB Dua Menteri. PB Dua Menteri tahun 2006 mensyaratkan miminal 90 orang pengguna dalam kelurahan atau kecamatan atau kabupaten.//

    ini juga sudah terjawab.

    Sebagai Aplikasi dilapangan, seorang Gubernur akan mengejawantahkan SK Menteri sebagai JUKLAK, sehingga muncul
    Instruksi Gubernur Jawa Barat No 28 Th 1990 kepada SEMUA BAWAHANNYA, yaitu Walikota/Bupati.

    Ada enam syarat untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) tempat ibadah berdasarkan Instruksi ini .
    Pertama, pendapat tertulis kepala kantor departemen agama,
    ( GKI Yasmin TIDAK PUNYA )
    Kedua, sesuai tata guna dan tata ruang,
    ( Ada , tapi di kemudian hari Terbukti menggunakan hasil kejahatan didalamnya)
    Ketiga, 40 KK domisili pengguna. ( ? )
    Kelima, izin dari masyarakat. ( ? )
    Keenam, pendapat tertulis MUI, DGI, Parisada, Hindu Dharma, MAWI, WALUBI, ulama/rohaniawan (GKI Yasmin Tidak Punya)

    Bengcu mengatakan Ketua Forkami melakukan Fitnah, tapi Sudah Jelas ini karena ketidaktahuan bengcu soal Tata Negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.