Konon, Komunitas Indonesia Bergerak akan mengadakan petisi agar MURI memberi Prabowo gelar Capres kalah melulu, Capres nipu melulu, Capres plintat-plintut, Capres nggak tahu malu, Presiden realcount bodong, Presiden quickcount abal-abal, Presiden ibadah syukur dan Presiden ala tvOne.

Prabowo Bukan Ketua Umum HKTI

Dengan Jumawa Sekretaris Umum Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengagul-agulkan Prabowo ketua HKTI dan menuduh HKTI pimpinan Oesman Sapta ilegal.

Di dalam formulir pendaftaran capres ke KPU, Prabowo menyatakan dirinya Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) 2009-2014 padahal Keputusan Musyawarah Nasional VII HKTI Nomor 8 Tahun 2010 memilih Oesman Sapta sebagai Ketua Umum HKTI. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-14.AHO 1.06 Tahun 2011, bahkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 310/K/TUN/2012 menyatakan Prabowo bukan ketua umum HKTI.

Hanya Ratusan Orang Mustahil Seratus Ribu

Wakil Ketua Dewan Penasehat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta I Made Mudarta menyatakan kepada Inilah.com dan beberapa mas media lain, “Kami sengaja memberi kuota kepada kabupaten/kota jumlah massa yang hadir sebanyak 70 ribu. Tapi kami tidak bisa membendung massa yang akan hadir karena antusiasme warga yang tinggi membuat massa yang hadir mendekati 100 ribu massa.”

Padahal, meskipun dijaga oleh 1.200 orang polisi namun kampanye Prabowo di lapangan Lumintang Bali hanya dihadiri oleh ratusan orang saja. Di samping itu, Lumintang hanya alun-alun desa yang terlalu kecil untuk menampung 70.000 orang.

Hanya 60.000 Mustahil 250.000 Orang

Wasekjen PKS Fahri Hamzah  gembar-gembor kepada Beritasatu.com bahwa kampanye akbar Prabowo di GBK tanggal 22 Juni 2014 di GBK akan dihadiri oleh 250.000 orang. Gembar-gembor demikian benar-benar tidak masuk akal karena Gelora bung Karno mustahil mampu menampung 250.000 orang.

Faktanya pada saat acara berlangsung, kampanye hanya dihadiri oleh puluhan ribu orang saja. Menurut sumber yang bisa dipercaya GBK yang mampu menampung 120.000 orang itu hanya dipenuhi tidak lebih dari 60.000 orang saja.

Prabowo Mengagulkan Lembaga Survey Abal-Abal

Kepada wartawati BBC, Prabowo menyatakan, “Tidak, tidak, tidak. Itu malah sebaliknya. Lembaga-lembaga yang anda sebutkan tadi semuanya sangat memihak. Mereka nyata-nyata telah mendukung Joko Widodo selama, mungkin kurang lebih satu tahun. Dan mereka sebenarnya adalah bagian dari pendukung kampanye Joko Widodo, jadi mereka sangat tidak obyektif. Dan menurut saya mereka adalah bagian dari desain besar untuk memanipulasi persepsi.” Lebih lanjut Prabowo juga berkata, “Tidak. Tidak. Maaf. Maaf. Maaf. Bisa saya selesaikan dulu? Semua perusahaan survey yang anda sebutkan tadi adalah perusahaan komersiaal. Mereka perusahaan komersia. Saya bisa tunjukkan 16 perusahaan survey yang mengunggulkan saya. Jadi saya kira tidak fair kalau menggunakan tiga atau empat perusahaan survey itu sebagai acuan.”

Prabowo mengaku bisa menunjukkan 16 perusahaan survey yang mengunggulkan dirinya padahal hanya ada 4 lembaga survey yang mengunggulkan Prabowo dan mereka sudah dilaporkan ke polisi oleh Aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

Prabowo menuduh lembaga-lembaga survey yang memenangkan Jokowi tidak obyektif padahal ke 8 lembaga survey tersebut dengan sukarela minta diaudit sedangkan lembaga survey yang mengunggulkan Prabowo terbukti abal-abal. Bukan hanya tidak berani menerima tantangan audit bahkan salah satu lembaga survey yaitu Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) tidak ada kantornya sama sekali.

Real Count PKS Real Count Bohong

Kepada BBC Prabowo juga menyatakan, “Semua hasil real count sudah masuk menunjukkan saya unggul. Saya yakin saya mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia.” Prabowo juga menyatakan, “Akan tetapi saya yakin bahwa real count yang masuk menunjukkan saya unggul. Kemarin saja, dengan 60% real count masuk, saya sudah unggul. Jadi saya yakin kamilah yang akan dapat mandat.”

Sementara itu, kepada republika.co.id Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menegaskan, “Pusat Tabulasi Nasional Pasangan Prabowo-Hatta memperoleh data akurat soal perolehan suara ini. Sebab, data dari TPS itu dikumpulkan oleh relawan yang memang sudah disebar dan dengan diperkuat saksi-saksi dari unsur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini dikenal sangat teliti, rapi, dan akurat. Hingga Selasa ini (15/7), suara yang dihitung dari tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah mencapai 99.97 persen, memperlihatkan pasangan nomor urut satu itu unggul dengan perolehan 53,52 persen suara. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, 46,48 persen suara.”

Faktanya, sastrawan sekaligus wartawan, AS Laksana menyatakan, “Hasil real count ini diumumkan tanggal 9 Juli, untuk menangkis hasil quick count yang memenangkan Jokowi-JK. Tabulasi yang sama, dengan rincian angka yang sama persis, sebenarnya sudah pernah dimunculkan tanggal 5 Juli, atau empat hari sebelum hari pencoblosan, dan dinyatakan oleh PKS sebagai prediksi.”  AS Laksana pun menunjukkan foto yang menunjukkan perbandingan data antara hasil prediksi Pilpres 2014 pada 5 Juli 2014 di sebelah kiri dan di sebelah kanannya hasil real count PKS terkait Pilpres 2014 yang dikeluarkan pada 9 Juli 2014. Dalam foto tersebut, hasil perolehan suara di tiap provinsi antara kedua data tersebut benar-benar sama. Misalnya untuk suara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Prabowo-Hatta meraih 46,54 persen dan Jokowi/JK meraih 53,46 persen. Hasil yang sama juga terlihat pada real count PKS.

Kepada Kompas.com, Jumat (25/7/2014) malam, Mahfud MD menyangkal tentang keberadaan data realcount PKS, “Katanya data di PKS itu kan hilang. Saya justru marah sama PKS karena mereka tidak pernah menunjukkan data apa pun ke saya. Saya sendiri heran kenapa data itu tidak pernah ditunjukkan ke saya.”

Bom Molotov Dari Hongkong?

Kepada BBC Prabowo juga menyatakan, “Anda tahu juga bahwa perusahaan survey yang mengunggulkan saya diserang dengan bom molotof semalam. Jadi dari mana asalnya kekerasan ini? Dari mana asalnya intimidasi ini? Saya banyak dilapori oleh pendukung-pendukung saya bahwa mereka telah diintimidasi, diserang di banyak sekali bagian Indonesia.”

Kerabatku sekalian, sampai hari ini tidak ada perusahaan survey yang diserang dengan bom molotov apalagi perusahaan survey yang memenangkan Prabowo. Sampai hari juga tidak ada pengaduan ke polisi bahkan tidak ada berita tentang para pendukung Prabowo yang diintimidasi, diserang. Apalagi diserang oleh para pendukung Jokowi.

Pemilu Noken Dari Papua

Dalam deklarasi penarikan dirinya dari proses pemilu yang sedang berlangsung Prabowo menyatakan, “Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu.”

Namun tuduhan Prabowo tersebut sama sekali tidak berdasar sebab yang terjadi di Papua adalah Pemilu sistem Noken alias Pemipu sistem Permusyawaratan/Perwakilan.

Bawaslu DKI Tidak Rekomendasikan Pemilu Ulang

Lebih lanjut Prabowo menuduh, “Di DKI ada 5.800 TPS yang oleh Bawaslu sudah direkomendasikan untuk pemilu ulang tapi tidak digubris KPU.”

“Kami tidak pernah merekomendasikan untuk melakukan PSU di 5.802 TPS di DKI. Bawaslu DKI hanya merekomendasikan kroscek dokumen di 5.802 TPS di DKI,” ujar Ketua Bawaslu DKI  Mimah Susanti  di kantor KPU.

Bawaslu Jatim Tidak Rekomendasikan Pemilu Ulang

Prabowo juga menyatakan di Bawaslu Jatim merekomendasikan pencoblosan ulang di 6 kabupaten, “Di Jatim, demikian juga, 6 kabupaten direkomendasikan.”

Faktanya Bawaslu Jatim sama sekali tidak merekomendasikan pencoblosan ulang. Inilah rekomendasi Bawaslu Jatim, “Untuk memastikan status pemilih yang terdaftar dalam DPKTb serta pasca penjelasan dari KPU, maka Bawaslu Jatim merekomendasikan kepada KPU Jatim utuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap DPKTb by name by address dengan form C-7, form C-6 dan DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU No.19/2014. Ada 6 daerah yang kami rekomendasikan,” ucap Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto

Dari 10 Truk Menjadi 15 Lapis Baja Kemudian Jadi 3 Bundel

“Kami sudah mempersiapkan adanya pelanggaran penyimpangan tidak sesuai prosedur pemilu di 52 ribu TPS se-Indonesia. Dari situ nanti buktinya cukup banyak dan kita menghadirkan saksi cukup banyak. Dari bukti itu nanti kita cocokkan penetapan rekap ditetapkan KPU ,” kata Alamsyah anggota Tim Hukum Pembela Merah Putih di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (24/7)

Semua bukti sudah siap, saya duluan ke sini untuk melihat lokasi. Nanti kita bawa bukti semua dengan 15 mobil seperti mobil security dengan lapis baja,” kata Habiburohman anggota Tim Hukum Pembela Merah Putih di Gedung MK , Jakarta, Jumat (25/7).

Tim kita punya bukti cukup banyak, hampir 1 juta dokumen, 52 saksi,” kata Prabowo pakai pengeras suara di depan gedung MK. Namun, hingga tim Prabowo pulang dari MK, 15 mobil lapis baja tak kunjung muncul. Tim Prabowo hanya menyerahkan 60 alat bukti dalam 3 bundel dokumen saat pendaftaran. “Iya ada (truknya). Datangnya nanti bergelombang,” ujar anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman di MK, Jumat (25/7).

Prabowo Capres Nipu Melulu

Kerabatku sekalian, tersebut di ataslah alasan-alasan bagi sebagian rakyat Indonesia yang menamakan dirinya Indonesia Bergerak – Bila rakyat bijaksana mustahil PENJAHAT jadi PEJABAT akan mengadakan petisi agar Musium Rekor Indonesia menganugerahkan gelar-gelar di bawah ini kepada Prabowo Subianto:

1.    Capres kalah melulu
2.    Capres nipu melulu
3.    Capres plintat-plintut
4.    Capres nggak tahu malu
5.    Presiden realcount bodong
6.    Presiden quickcount abal-abal
7.    Presiden ibadah syukur
8.    Presiden ala tvOne

NB.
Silahkan klik di SINI untuk membaca blog-blog tentang Prabowo untuk mengerti betapa dia menang IKHLAS (RAJA TEGA) kepada rakyat Indonesia.